Foto Peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri. (sumber: Istimewa)
Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, memberikan apresiasi atas inisiatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendirikan Desk Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini, Menaker menegaskan dukungannya terhadap keberadaan desk tersebut sebagai upaya positif dalam mempererat kolaborasi antar lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
“Kolaborasi ini sangat kami hargai dan ini adalah harapan dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan stakeholder lainnya dapat bekerja sama secara efektif,” kata Menaker Yassierli saat hadir dalam acara peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, serta Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Peluncuran Desk Ketenagakerjaan ini menjadi sebuah langkah konkret dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan yang kerap terjadi di masyarakat.
Menurut Menaker, Desk Ketenagakerjaan ini akan memainkan peran strategis dalam memberikan ketenangan bagi pekerja serta memastikan kepastian hukum terkait masalah ketenagakerjaan. “Ini adalah bagian dari ekosistem ketenagakerjaan yang penting untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan efektif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa Kemnaker memiliki pengawas ketenagakerjaan yang bertugas menanggapi keluhan atau laporan terkait masalah ketenagakerjaan. Pengawas ini akan mengidentifikasi apakah masalah tersebut berkaitan dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan. Apabila masalahnya menyangkut tindak pidana, Desk Ketenagakerjaan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Harapannya, desk ini dapat memberikan solusi yang tepat dan menjawab kekhawatiran para pekerja yang melaporkan permasalahan mereka,” ujar Menaker.
Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas. Dengan terciptanya iklim kerja yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perhatian Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi. Desk ini bertujuan untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan pekerja melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan, gelar perkara, hingga mediasi. Jika mediasi gagal, langkah terakhir adalah penegakan hukum.
“Desk Ketenagakerjaan ini akan menjadi saluran bagi pekerja yang memiliki keluhan. Kami berharap semua pihak dapat merasa terlindungi, dan hubungan industrial dapat berlangsung dengan harmonis,” jelas Kapolri.
Ia juga menambahkan bahwa dengan terciptanya hubungan industrial yang harmonis, Indonesia akan memiliki daya saing yang semakin kuat, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen, dan upaya seperti ini diharapkan dapat mewujudkan target tersebut. (RT)
