Media Alternatif, Jakarta, – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat sinergi antar sektor dengan mengembangkan program agroforestri sebagai salah satu strategi perluasan kesempatan kerja nasional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (11/4/2025), yang menjadi langkah awal dari kolaborasi lintas kementerian dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa agroforestri menjadi model yang potensial untuk menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemnaker akan berfokus pada penyediaan pelatihan kerja, pendampingan teknis, hingga penguatan ekosistem usaha bagi petani yang tergabung dalam program ini.
“Tadi kita sudah sepakat bahwa peran Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan sangat strategis untuk mewujudkan hal ini. Kementerian Kehutanan akan menyiapkan lahan dan mengidentifikasi potensi-potensi agroforestri, sementara Kemnaker akan memberikan dukungan penuh mulai dari pelatihan, praktik, hingga pembentukan ekosistem bisnis bagi para petani,” ujar Menaker.
Menurutnya, terdapat potensi lahan seluas 2 juta hektare yang dapat dikembangkan secara bertahap, dengan estimasi melibatkan hingga satu juta tenaga kerja di sektor agroforestri.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, menilai kerja sama ini sebagai bagian dari visi kolaboratif antar lembaga negara untuk mendorong kesejahteraan masyarakat hutan melalui skema perhutanan sosial.
“Saya percaya, seperti yang selalu disampaikan Pak Prabowo, bahwa antar kementerian harus mampu bekerja sama, tidak hanya berbagi masalah, tetapi juga berbagi solusi. Dan kerja sama ini adalah salah satu wujud nyatanya,” ucap Menhut.
Ia menyebut, saat ini pemerintah telah memberikan akses kelola seluas 8,3 juta hektare lahan hutan kepada masyarakat, dan masih ada sekitar 7 juta hektare tambahan—baik yang sudah dalam perencanaan distribusi maupun yang masih dalam tahap identifikasi.
Ke depan, kolaborasi ini juga akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pihak swasta untuk pemetaan daerah miskin dan pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja yang terintegrasi.
Kami juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan BPS untuk memetakan pusat-pusat kemiskinan di kawasan hutan. Kemnaker bisa masuk untuk melakukan upskilling, dan kita juga akan mengajak pihak swasta untuk berkontribusi,” tutup Menhut.[mtp]
